Gubernur Jambi Segera Tindaklanjuti Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi siap menindaklanjuti arahan pemeirntah pusat terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.

Gubernur Jambi H Al Haris menyatakan kesiapan itu usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Politik dan Pemerintah Umum untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada 2024 secara virtual, dari Ruang Video Conference Rumah Dinasnya, Selasa (1/3).

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Sertipikat Tanah di Dairi, Gubernur Sumut: Tiga Hal Penting Bagi Rakyat

Rakor ini diikuti Badan Kesbangpol se-Indonesia dan berbagai perangkat daerah dari kepala daerah, sekretaris daerah, jajaran DPRD provinsi, kabupaten kota, dan stake holder lainnya.

Menjawab awak media, Haris menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menindak lanjuti arahan dari Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri  guna menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

“Tadi dalam arahannya, Bapak Dirjen meminta daerah segera menyiapkan kerangka untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Mulai dari proses perencanaan anggaran.  Kita mengharapkan agar ini bisa dijabarkan oleh teman-teman di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) dan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) di Jambi, ” ungkap Haris.

Baca juga: Alharis Bantu Korban Banjir di Bungo

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri  Bahtiar, dalam arahannya  menyampaikan, perlu adanya sinergisitas dan tim yang terpadu di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) dalam persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

“Saya mendorong Pemda memberikan dukungan terkait urusan pemerintahan umum, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kami mengharapkan pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang 23 tahun 2014, ” kata Bahtiar.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono yang hadir sebagai narasumber mengatakan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Antara lain, terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Seperti persiapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dia minta agar memperhatikan program-program yang berkaitan dengan urusan Kasbangpol yang telah diatur dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Baca juga: Bagikan Sertifikat di Kabupaten Dairi, Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Pentingnya Sertifikat Tanah bagi Masyarakat

“Pemerintah Daerah harus terus berperan aktif dalam memperhatikan acuan-acuan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Terutama terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada  Serentak Tahun 2024, serta melaporkan kondisi aktual masing masing daerahnya, ” jelas Sugeng. (IS/mar)